JAKARTA– Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) mengajak pemerintah RI dan instansi terkait untuk melibatkan GINSI selaku asosiasi sebagai mitra strategis mengingat pendapatan negara dari kegiatan importasi yang berasal dari bea masuk dan pajak-pajak lainnya cukup besar.
Ketua BPD GINSI DKI Jakarta, Capt Subandi mengatakan, asosiasinya terus berkomitmen memberikan edukasi kepada para importir agar bisa mengembangkan jenis usahanya dengan peraturan-peraturan yang ada saat ini.
“Kami terus mengajak pemerintah agar mau melibatkan Ginsi selaku asosiasi sebagai mitra strategis,” ujar Subandi di dampingi Sekjen BPP GINSI Erwin Taufan, dalam konfrensi pers, disela-sela Forum Group Discussion (FGD) bertema ‘Apa Manfaat Pusat Logistik Berikat (PLB) Bagi Importir’, di Jakarta, pada Rabu (28/8/2019).
Subandi mengatakan, GINSI DKI Jakarta terus menginventaris manfaat kehadiran PLB di Indonesia.
Oleh karenanya, imbuh dia, saat ini janganlah menggeneralisir kalau ada importir nakal, bukan berarti Ginsi menutup mata terhadap hal itu.
“Kedepan kita ingin menurunkan cost logistik nasional, maka kebijakan apa lagi yang akan diterbitkan pemerintah untuk hal itu. Kita akan terus pantau,”paparnya.
Kendati begitu, Subandi mengungkapkan sejumlah pungutan tak jelas atau kategori liar masih terjadi dilakukan oleh perusahaan agen pelayaran asing pengangkut ekspor impor pada aktivitas importasi.
Pungutan liar itu antara lain; biaya EHS (equipment handling surcharges) , biaya EHC (equipment handling cost), uang jaminan kontainer impor, biaya surveyor, administrasi impor, dokumen fee, dan lain sebagainya.
Jika biaya-biaya itu gak dibayar importir maka dokumen delivery order (DO) gak diberikan oleh agen pelayaran sehingga barang impor tidak bisa keluar dari pelabuhan.
“Apalagi dokumen bill of loading (BL) harus disampaikan secara manual dan program DO online hanya bersifat politis yang belum ada manfaatnya bagi importir selama ini,”ucapnya.
Saat ini, terdaftar aktif sebanyak 400 perusahaan importir anggota GINSI DKIJakarta.
Pada kesempatan FGD itu juga dilakukan memorandum of understanding (MoU) antara pengurus GINSI DKI yang diwakili Ketua BPD GINSI DKI Jakarta Capt Subandi dengan Petrus Tjandra selaku Presiden Direktur ICDX Logistik Berikat -salah satu perusahaan pengelola pusat logistik berikat.
You ɑctually make it seem so easy with yoᥙr presentation but I find this matter tߋ be actᥙally
something which I think I would never understand.
It seems too complex and very Ьroad for me.
I’m looking forward for your next post, І’ll try to get the hang of it!